Beranda Daerah Kodefikasi Enam Desa Kecamatan Jailolo Timur Masih Tanda Tanya

Kodefikasi Enam Desa Kecamatan Jailolo Timur Masih Tanda Tanya

232
0
Ketua Fraksi PKB Halmahera Barat, Albert Hama

HALBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, agar seriusi menangani kodefikasi enam Desa pada Kecamatan Jailolo Timur.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Halmahera Barat, Albert Hama, mengatakan sesuai hasil konsultasi Komisi I DPRD Halmahera Barat pada Dirjen Bina Pemerintahan Desa, melalui Kasubid Penataan Desa Wilayah V, bahwa pihak Kementerian sudah melaksanakan rapat internal bersama Dirjen Bina Pemdes, Ditjen Penataan Wilayah, Inspektorat dan Bagian Hukum pada lingkup Kementerian, dan hasil rapat internal sudah dibuat dalam sebuah dokumen dan dokumen tersebut sudah diserahkan ke mendagri.

“Adapun permasalahan kodefikasi desa yg ada di kecamatan Jailolo Timur menjadi perhatian khusus oleh pihak kementerian” Ucap Albert melalui pesan whatsapp. Jumat (31/12).

Anggota Komisi I DPRD Halmahera Barat itu meminta dengan perhatian khusus ini, seharusnya Pemda Halmahera Barat  harus segera memepersiapkan dokumen pendukung yang kemudian itu diserahkan kepada pihak kementrian sehingga kementrian dalam negeri juga punya dasar dalam pengambilan keputusan.

“Sebagaimana dijelaskan oleh Kasubid Penataan Desa Wilayah V, ibu Ayu Firman, bahwa terkait dengan 6 desa yang ada di Jailolo Timur itu baru di kroscek lapangan pada bulan april 2021” Jelasnya

Untuk itu, Kamomisi I DPRD Halmahera Barat,  meminta kepada Pemda Halmahera Barat dalam hal ini Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum dan Kadis BPMD lebih serius lagi dalam melengkapi dokumennya.

“Karena dalam konsultasi kami Komisi I, mereka pun belum terlalu terbuka kepada kami terkait isi dari dokumen yang sudah ada di meja mendagri. Hanya saja mereka memberikan informasi bahwa terkait dengan kodefikasi desa harus memenuhi syarat diantaranya adalah jumlah penduduk dan untuk sebuah kecamatan sekurang-kurangnya 10 desa. Oleh sebab itu pemda harus serius sehingga status hukum maupun status politik warga masyarakat di Jailolo Timur menjadi jelas” Tegasnya

Sayangnya Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan, Mispan Dano Lutfi, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan whatsapp pada nomor 08xxxx94 namun belum menanggapi (sibuk) hingga berita ini ditayang. (SK-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here