Beranda Daerah Panitia Pilkades Talaga Bakal Dilaporkan ke Polisi

Panitia Pilkades Talaga Bakal Dilaporkan ke Polisi

568
0

HALBAR –  Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Uatar telah melaksanakan rapat klarifikasi terkait sengketa Pemilihan Kepala Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan bertempat di Kantor Camat Ibu Selatan, Selasa, (30/11) kemarin.

Hadir dalam rapat klarifikasi tersebut , Sekretaris DPMPD Nurhayati Halek, Kabid Pemdes Ariyanto bobango, Staf ahli Bidang hukum Hi. Imrat Idrus, Camat Ibu Selatan Nelman gogoan selaku panitai sub kecamatan, Ketua Panwas Kecamatan Nasrun Idrus, Panwas Desa, Calon Kapala Desa Nomor Urut 03 Justo Hi kadam.

Ketua Tim Cakades nomor urut 3, Isnain Esa, yang juga hadir dalam rapat klarifikasi tersebut meyesalkan sikap panitia pilkades tingkat desa yang tidak pro aktif dalam penyelesaian sengketa pilkades. Seharusnya panitia pilkades desa talaga hadir untuk mengklarifikasi atas pelanggaran – pelangaran pada saat pencoblosan.

“Pada saat RDP dengan Komisi I DPRD panitia pilkades desa talaga telah membenarkan bahwa tidak perna mengeluarkan SK pengangkatan untuk  KPPS, namun kenapa pada rapat klarifikasi ini panitia pilkades desa talaga tidak hadir tanpa alasan” Sesalnya

Isnain menambahkan ketidakhadiran panitia pemilihan kepala desa talaga ini merupakan sikap  yang tidak profesional dalam mengembangkan tugas sebagai Panitia pemilihan kepala desa,seharus panitia hadir untuk mengklarifikasi atas pelanggaran – pelanggaran yang di lakukan pada saat pencoblosan.

“Kita bersama Terima surat undangan rapat klarifikasi sama-sama pada hari senin, bagimana bisa yang hadir hanya Panwas, BPD dan Cakades” Cetusnya

Ia menganggap Ini merupakan sikap kesegajaan yang ditunjukan  oleh panitia pemilihan kepala desa talaga dan tidak pro aktif dalam penyelesaian sengketa Pilkades talaga.

“Ketidak hadiran panitia pemilihan kepala desa talaga dalam rapat klarifikasi oleh Panitia Kabupaten dan panitia sub Kecamatan Tidak menhilangkan  substansi dalam materi laporan kami yaitu ” Pemilih yang tidak beralamat desa talaga sebanyak 82 orang mengunakan hak pilih dan sekelompok Masyarakat yang mengatasnamakan  KPPS yang bertindak sewenang -wenang di tempat pengumutan suara (TPS) saat pencoblosan” Jelas Isnain

Pemilihan kepala desa merupakan hajatan Demokrasi yang di anggarankan melalui uang negara,sudah tentu pengunaannya harus berdasarkan hukum yang di atur dalam undang -undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi negara. bagimana bisa pembayaran Honor di dapat laksanakan,manakala Pembentukan KPPS saja tidak berdasarkan hukum yang di atur dalam UU nomor 30 tahun 2014. Pasal 52 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2).

Panitia pemilihan kepala desa talaga harus bertangungjawab atas tindakan sewenang – wenang sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan KPPS di TPS  01 dan TPS 02 desa talaga sebagaimana di atur dalam UU nomor 30 tahun 2014 tentang administarsi negara pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) huruf (b) dan huruf (c). Sehinga melalui kuasa hukum, kami  akan melaporkan ke Polres Halmahera barat untuk di proses hukum terkait penyalahgunaan wewenang yang di lakukan sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan KPPS. Tegas Isnain. (SS-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here