Beranda Daerah Sidang Pilkada Halbar: Hakim Akan Laporkan Hasil Sidang Dalam RPH

Sidang Pilkada Halbar: Hakim Akan Laporkan Hasil Sidang Dalam RPH

815
0

JAILOLO – Mahkamah Konsritusi (MK) kembali menggelar Sidang lanjutan perkara 108/PHP.BUP-XIX/2021 persilihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Jumat, (5/2/2021).

Diikuti melalui chanel resmi MK, Sidang yang dipimpin langsung Hakim Konstitusi Anwar Usman dan didampingi Enny Nurbaningsih serta Wahududdin Adams dengan agenda penyampaian jawaban termohon KPU, Bawaslu dan pihak terkait serta pengesahan alat bukti.

Hadir dalam sidang tersebut termohon Ketua KPUD Halbar Miftahudin Yusup didampingi kuasa hukum Hendra Kasim, Ketua Bawaslu Halbar Alwi Ahmad didampingi Kordiv pengawasan Aknosius Datang, Kuasa Hukum pihak terkait AH. Wakil Kamal dan Frizel Giwe serta kuasa hukum pemohon Samuel David.

Dalam jawaban penyampaian termohon KPU dan Bawaslu membenarkan bahwa dalil yang disampaikan oleh pemohon pada sidang perdana dianggap tidak benar dan tidak berlandaskan hukum.

Salah satunya adalah, dalil yang disampaikan oleh pemohon pada Desa Sidangoli Gam TPS 7 bahwa terdapat 7 pemilih yang bukan warga Halbar namun diikutsertakan dalam pencoblosan, dianggap oleh termohon tidaka benar.

“Pada TPS 7 sidangoli gam, tidak ada pemilih tambahan atau pindahan sedangkan nama nama pemilih yang disebutkan tidak terdaftar dalam DPT Sidangoli gam” Ungkap Kuasa Hukum termohon KPUD Halbar Hendra Kasim.

Sementara, Kuasa hukum pihak terkait Jemas Uang dan Jufri Muhammad menyampaikan eksepsi bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perlohan suara.

“Perselisihan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait melebihi 2% sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum”Ungkap AH. Wakil Kamal.

Terpisah Bawaslu Halbar dalam keterangannya yang disampaikan oleh Kordiv pengawasan Aknosius Datang bahwa, dalam pengawasan pleno hasil perolehan suara yang dilakukan oleh KPU tidak ditemukan adanya laporan atau temuan laporan pelanggaran.

“Terkait dugaan pelanggaran mobilisasi masa yang disampaikan oleh pemohon, Bawaslu melalui pengawas lapangan tidak ditemukan pelanggaran atau laporan” Jelas Ongky sapaan akrabnya.

Selanjutnya penyampaian jawaban termohon,pihak dan pengesahan alat bukti disahkan oleh Hakim Konstitusi dan hasilnya akan dilaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan Jadwalnnya sidang selanjutnya akan disampaikan lewat Kepanitraan. (SK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here